6/6/13

Kendala Menerapkan Sangsi Pajak

Salah satu tugas Negara adalah Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas Negara, sehingga Negara bisa memaksa setiap warganya untuk mentunaikan pembayaran pajak yang diatur dengan Undang-Undang, namun bagi petugas pajak daerah tidak semudah apa yang diamanahkan dalam undang-undang, untuk membebankan pajak pada pengusaha, mengapa demikian, ternyata para pengusaha itu harus mengakomodir berbagai kepentingan dalam setiap gerak usahanya.

Untuk itu bagi seorang kepala Dinas Pendapatan Daerah yang mempunyai fungsi:
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
  2. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
  3. Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas;
  4. Pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah.
Diperlukan kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi dari keluahan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan. Disisi lain Anggaran yang telah ditetapkan dalam renstra harus dijadikan sebagai pijakan, bahkan dalam penata usahaannya tidak boleh bertentangan dengan Permen 59/2007. Termasuk tunggakan pajak dan retribusi yang sudah dimasukan dalam daftar pembiayaan harus bisa dioptimalkan dalam penagihannya, dan itu bukan hanya di Dipenda melainkan di semua SKPD harus terinventarisir dengan jelas. Makanya harus dilakukan silaturahmi dengan berbagai instansi unit penghasil, seperti halnya dengan kebersihan, sehingga azas keadilan dan proforsional dalam menentukan target rasional serta bisa dicapai.

Dengan adanya beberapa kendala dilapangan, perlu ada kemampuan mencatat setiap kejadian dan temuan supaya disaat Pemeriksaan internal ataupun pemeriksaan fungsional bisa disikapi risenebel, baik yang berkaitan dengan penerimaan maupun belanja (langsung dan tidak langsung) bahkan untuk hotel dan restoran yang sudah melakukan self asesment perlu dilakukan pemantauan yang intensif dalam memasukan data dasar penentuan SKPD. Namun demikian harus disadari di kota kecil seperti Sukabumi, belum semua hotel ataupun restoran melakukan self asesment, bahkan masih ada yang harus dilakukan dengan pelayanan office asesment.

Selain itu dalam menetapkan pajak daerah dituntut kearifan yang kohern karena karakteristik pengusaha sangat berbeda, latar belakang pengusahan satu dengan lainnya berbeda, bahkan maju mundurnya perusahaan harus menjadi pertimbangan supaya pengenaan pajak tidak berdampak pada perkembangan ekonomi dan kelesuan berinvestasi, sebab kelesuan investasi akan berdampak tidak adanya penyerapan tenaga kerja sehingga masyarakat tidak mempunyai daya beli. Bahkan statment Walikota Sukabumi ”buat apa pendapatan dari pajak tinggi bila masyarakat menjerit terhadap ketetapan pajak”. Hal ini seperti banyak dikeluhkan oleh masyarakat tentang penetapan SPPT pajak bumi dan bangunan.

Dalam brifing staf di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi ada suatu gagasan brilyan dari para staf bahwa untuk menunjang kegairahan kerja para pemungut pajak daerah hendaknya ditunjang dengan keberadaan koperasi yang selama ini dikelola oleh Ibu HJ. Nur Azizah dengan Ibu Mimin supaya melakukan diversifikasi usaha selain usaha simpan pinjam, misalnya dalam pengadaan konsumsi rapat koordinasi ataupun evaluasi triwulanan diserahkan pada koperasi.

Dengan cara seperti itu diharapkan motivasi kerja akan terbina, sebab antara tuntutan produktifitas kerja, penataan keuangan yang mengacu pada PP 58 dan Permen 59 tahun 2007 berjalan dengan baik dengan diimbangi adanya kesejahtraan yang terencana dan tidak menyalahi aturan.

Sebagai pengelola pajak memang dituntut untuk mampu berkoordinasi secara bijak, tapi harus mampu menegakan aturan hukum pidana fiskal yaitu menurut Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana halaman 21 dijelaskan bahwa ” Hukum pidana fiskal berupa aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan pidana yang tersebut dalam perundang-undangan (alg.verord) mengenai penghasilan dan persewaan negara ” makanya dalam hal ditentukan denda, dan terhukum tidak bisa membayar jumlah itu, dapat diambil dari penjualan barang-barangnya, dinyatakan executabel untuk bayar denda tersebut. Jadi execusi pidana denda dalam hukum pidana fiskal dilakukan seperti dalam perkara perdata.

Namun demikian para pengelola pajak harus hati-hati jangan sampai pungutan yang diperoleh dari wajib pajak ada yang diselewengkan, sebab penyelewenang yang merugikan negara bisa masuk dalam tindak pidana, apapagi bila memenuhi unsur atau elemen perbuatan pidana, yaitu:

1. Kelakuan dan akibat (=perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberikan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Setiap pengelola pajak dituntut untuk mampu melakukan pengenaan sangsi pajak bagi para wajib pajak yang melanggar, dilain pihak harus jujur, ikhlas, teratur dan ulet dalam melakukan pemungutan pajak, karena tantangan dan hambatan dilapangan terus silih berganti, sehingga harus mampu menghindar dari perbuatan melawan hukum. Disinilah diperlukan mental yang kuat, ekonomi yang mapan, keimanan yang teguh serta konsisten berniat ibadah.

Selain itu para pengelola pajak harus terpatri pula sikap percaya diri, jangan ragu bertindak, jangan terbayang-bayangi perasaan takut terjerat tindak pidana, karena kita menganut azas legalitas, yakni azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan dalam undang-undang, bahkan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Makanya harus menghindar dari kesalahan kecuali overmacht, karena pendapat Prof Moeljatno di halaman 139 menyatakan ” Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh berat lawan” bahkan berikutnya dinyatakan bahwa ” Yang menjadi persoalan sekarang ialah, apakah daya paksa yaitu daya yang memaksa itu merupakan paksaan pisik, terhadap mana orang yang terkena dapat menghindarkan diri, atau merupakan paksaan psychis, dalam batin, terhadap mana meskipun secara pisik orang masih dapat menghindarkannya, namun daya itu adalah demikian besarnya”

Para pengelola pajak juga harus berani membela diri jika berhadapan dengan pembangkang pajak, walaupun harus berhadapan dengan bodyguar, karena pendapat Moeljatno halaman 144 ”Barang siapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda, baik kepunyaan sendiri maupun orang lain tidak dipidana”.

Untuk itu dalam upaya menerapkan sangsi pajak terhadap para pembangkang pajak perlu dilakukan langkah-langkah konkrit, dari mulai data base, analisis data dan perhitungan yang tepat tapi bijak, penetapan SKPD, penyampaian SKPD dan penagihan diperlukan personal yang handal, yang luwes, fleksibel, tegas dan berani untuk mempertahankan dan menegakan kebenaran sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang melekat pada dirinya.

Apabila dilapangan ternyata menemui batu sandungan yang termasuk katagori overmacht, tidak usah resah dan gusar, yang penting proses pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan sisdur yang ditentukan dalam aturan hukum fiskal, insya allah kinerja kita akan tetap baik. Jangan memaksakan diri jika masalah yang kita hadapi sudah diluar kapasitas kita, tapi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan yang paling bertanggung jawab.

Ingatlah sebaik apapun kita melaksanakan tugas manakala tidak dicatat dan tidak dilengkapi dengan fakta yang bisa dilaporkan, maka pekerjaan kita akan sia-sia. Namun apabila membiasakan diri untuk mencatat setiap masalah yang dihadapi dalam bekerja, akan mudah mencari solusi dan pemecahan masalah, karena setiap pekerjaan itu pasti berulang dan terpolarisi dalam sebuah model yang given, walaupun ada perubahan tapi tidak setiap waktu, bahkan masalah itu terjadinya kadang-kadang dan khusus sehingga masalah itu tidak boleh selalu digeneralisasikan supaya tidak mengganggu semangat kerja.

Lakukanlah segala sesuatu sedikit-demi sedikit dan dicari pekerjaan yang paling mudah sambil mencari solusi pekerjaan yang paling sulit, seperti dalam penyelidikan bisa dilakukan melalui tiga fase, yaitu Interpretasi, konstruksi dan systematik. Yakinilah serumit apapun dalam mengelola pajak bila dilakukan tiga stufen tersebut akan diperoleh solusi yang gemilang dalam mengamankan target yang sudah dirancang dan ditetapkan dalam renstra atau mengamankan APBD yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dengan sikap optimis maka para pengelola pajak harus baik akhlaqnya, langkahnya pasti, komunikasinya lancar, anggarannya memadai, usahanya konkrit, teorinya diimplementasikan, seni manajemennya dijalankan, aturan ditaati dan religinya dijadikan pedoman dalam bertindak. Pasti akan selamat dunia dan akhirat.

Tidak percaya mari kita buktikan bersama-sama!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...