2/25/13

Sanksi - Sanksi Perpajakan

Sanksi - sanksi dalam Perpajakan ialah : 
1. Bunga
Sanksi Administrasi berupa bunga dikenakan karena : 
  • Terlambat menyetor/membayar (melampaui batas waktu yang telah ditentukan) PPh Pasal 21, 23, 25, 29 atau PPN/PPnBM (Pasal 9 dan 14 UU KUP); 
  • Kekurangan  pembayaran  pajak akibat  pembetulan  sendiri  dalam  jangka  waktu  2  tahun  setelah penyampaian SPT (Pasal 8 ayat (l).UU KUP); 
  • Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar (Pasal 13 ayat(1) dan (2) UU KUP); 
  • Pajak yang terutang menurut SKPKB, SKPKBT, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SK pembetulan, SK Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP);
  • WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Pasal 19 ayat (2) UU KUP); 
  • Kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu (penundaan) penyampaian SPT Tahunan PPh (Pasal 19 ayat (3) UU KUP); 
  • WP dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan setelah lewat jangka waktu (Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat(4)).
2. Kenaikan
Sanksi Administrasi berupa kenaikan dikenakan dalam hal :   
  • SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran. Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB derigan sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar dalarn satu tahun pajak untuk PPh yang harus disetor sendiri dan 100% untuk PPh pemotongan dan pemungutan serta PPN (Pasal 13 ayat 3 UU KUP); ,
  • WP tidak menggunakan pembukuan sebagaimana mestinya dengan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang seharusnya dibayar untuk PPh yang harus disetor sendiri dan sebesar 100% untuk PPh pemotongan dan pemungutan serta PPN (Pasal 13 ayat 3 UU KUP);
  • WP yang berkewajiban melakukan pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 21/23/26 atau PPN namun tidak   melakukan   pemotongan,   melakukan   pemotongan   namun   kurang,   tidak   menyetorkan pemotongan yang telah dilakukan maka akan dikenakan sanksi kenaikan 100% dalam hal WP tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran (Pasal 13 ayat 3 UU KUP)
  • Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan kelebihan pajaknya atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% dikenakan sanksi kenaikan 100% (Pasal 13 ayat (3) UU KUP)
  • Jika WP mengungkapkan ketidakbenaran SPT dengan kemauan sendiri dalam laporan tersendiri melebihi batas waktu 2 tahun dan belum diterbitkan surat ketetapan pajak, WP harus melunasi pajak yang kurang dibayar disertai dengan sanksi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP)
  • Berdasarkan hasil pemeriksaan dikeluarkan SKPKB Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
3. Denda
Sanksi administrasi berupa denda dikenakan :
  • Sebesar Rp. 100.000,00 bagi WP yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa kecuali PPN; 
  • Sebesar Rp. 500.000,00 bagi WP yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT PPN.
  • Sebesar Rp. 100.000,00 bagi WP yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi; 
  • Sebesar Rp. 1.000.000,00 bagi WP yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan;      
  • Denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak jika :
- Pengusaha tidak melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP;
- PKP tetapi tidakmembuat faktur pajak;
- PKP membuat faktur pajak tetapi tidak Jengkap;
- PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
  • Denda 2 kali jumlah pajak yang kurang bayar dalam hal WP sebelum dilakukan tindakan penyidikan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya;
  • Denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan dalam hal terjadi penghentian penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan Negara.
4. Sanksi Pidana
Sanksi pidana dapat diterapkan dalam hal : 
  • WP karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan Negara diancam pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak yang terutang / tidak atau kurang dibayar (Pasal 38); 
  • WP dengan sengaja tidak menyampaikan SPTTahunan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap / sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan Negara. Diancam pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar (pasal 39);
  • WP melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah restitusi yang dimohon/atau kompensasi yang dilakukan oleh WP.
  • WP bukan PKP tetapi menerbitkan faktur pajak. WP tertentu yang dikecualikan dari sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu adalah WP Non Efektif (Pasal 7 ayat (2) KMK Nomor: 537/KMK:04/2000).

2 comments:

  1. perlunya sangsi untuk membuat orang mentaati pajak

    ReplyDelete
  2. sangsi menimbulkan efek jera bagi pelanggaran peraturan, komentar juga ya di blog saya www.goocap.com

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...